Hukum menayangkan iklan situs perjudian Slot Gopay


Slot Gopay
Hukuman Menayangkan Iklan Slot Gopay

Ketentuan tentang perjudian melalui media elektronik atau dilakukan secara online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Delik tentang perjudian dalam UU ITE lebih dititikberatkan pada sisi “muatan” atau “konten” judi, tidak pada perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya, setiap konten yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan perjudian dapat dipastikan merupakan tindak pidana.

Sementara definisi judi dalam UU ITE itu sendiri, menurut pendapat kami merujuk pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu: “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Iklan perjudian Slot Gopay yang ditayangkan oleh pihak ketiga, menurut pendapat kami, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis. Pertama, iklan perjudian yang berkaitan langsung dengan perbuatan judi, misalnya dengan melakukan klik, link (“tautan”) banner atau pop up iklan judi tersebut merujuk pada situs perjudian online.
Kedua, iklan perjudian yang tidak berkaitan langsung dengan perbuatan judi, misalnya banner atau pop up iklan perjudian tersebut tidak memiliki tautan ke situs atau blog perjudian atau banner atau pop up iklan tersebut implisit tidak berisi konten perjudian, namun dapat diduga mengarah pada muatan perjudian.
Ketiga, iklan perjudian yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik situs atau blog dikarenakan misalkan, kerja sama teknis penayangan maupun penentuan jenis iklan dilakukan oleh pihak ketiga yang berada di negara yang tidak melarang perjudian.

Khusus untuk kategori ketiga ini, pemilik situs atau blog harus dapat membuktikan bahwa konten dalam iklan perjudian berada di luar kendalinya baik secara teknis maupun secara kontraktual. Menampilkan iklan perjudian dalam web site atau blog merupakan perbuatan “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya” konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dari penjelasan kami diatas, dapat disimpulkan bahwa segala jenis muatan atau konten yang mengadung unsur perjudian baik langsung maupun tidak langsung merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ancaman dari pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [1] UU ITE).

Juga banyak yang mempertanyakan bagaimana jika membuat website perjudian saja? Apakah ada hukumnya juga? Apakah yang membuat websitenya saja juga terlibat dalam hukum? Mari kita simak.

Menurut Buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” karangan Ranuhandoko (hal. 91), kata betting diartikan sebagai permainan untung-untungan, spekulasi, berjudi. Sedangkan, kata casino atau kasino menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti gedung atau kamar yg digunakan berjudi.

Menurut hemat kami, bila Anda membuat perjanjian untuk membangun website perjudian dengan klien Anda, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Karena salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) adalah adanya sebab yang halal. Menurut artikel Hukum Perjanjian, sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPer. Sedangkan dalam kasus Anda, hal yang akan diperjanjikan adalah membuat website perjudian. Perjudian sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjudian diatur pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian untuk membuat website perjudian dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, apabila anda tetap mengembangkan/membuat website perjudian tersebut, maka Anda dapat diancam pidana oleh beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE, diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Anda juga dapat diancam pidana menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan: ”diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa izin: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Lebih lanjut, ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP sudah diubah (diperberat) menjadi “hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah” oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU Perjudian”).

Berdasarkan Pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) UU Perjudian maka seorang web developer yang mengembangkan/membuat website perjudian dapat juga diancam pidana sampai sepuluh tahun penjara. Karena pembuat website perjudian dapat dianggap telah memberikan kesempatan untuk terjadinya permainan judi, dan dapat dianggap turut serta dalam suatu perusahaan yang melakukan perjudian.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, sebaiknya Anda berpikir lagi untuk menerima tawaran kerja sama untuk membuat website perjudian dari klien Anda. Karena, menurut hemat kami, kegiatan mengembangkan/membuat website perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Anda dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Anda memutuskan untuk membangun website perjudian tersebut.

Kegiatan lelang online tersebut dapat dikatakan sebagai perjudian dan segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Banyak juga yang mempertanyakan “apakah eks perjudian masih bisa ditangkap?”

Yang menentukan apakah teman Anda dapat dituntut pidana atau tidak bukanlah apakah teman Anda sudah bertobat/tidak melakukan judi online lagi, melainkan apakah perbuatan teman Anda memenuhi unsur dari pasal yang mengaturnya dan apakah sudah daluarsa atau belum penuntutan atas tindak pidana tersebut.

Demikian Artikel singkat ini dibuat agar kawan-kawan lebih bisa memahami tentang apa itu perjudian juga larangannya. Semoga bermanfaat. Terimakasih.