Hukum Perjudian Mesin Slot


Apakah perjudian ada hukumnya? Apakah tercantum dalam KUHP? Mari kita simak isi pasal 303 KUHP tentang perjudian.

Maraknya perjudian ini terutama dalam permainan Mesin Slot memberikan efek merugikan kepada masyarakat. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Maret 2010, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 5 April 2010, dengan registrasi perkara Nomor 21/PUUVIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2010, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)
menyebutkan pula “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji
Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 303 ayat (1),
(2), dan (3) KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal
1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian.

KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON :
Bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan “Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga
negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan
hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003
menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
Tahun 1945.
Bahwa hak konstitusional Pemohon yang sifatnya inalienable, tidak dapat
dicabut oleh negara, yang dirumuskan ke dalam UUD 1945 , yang dijadikan
batu uji antara lain:
Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: ”Negara Indonesia adalah negara
hukum”.
Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi; “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat,bangsa, dan negaranya”.
Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: ”Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: ”Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.
Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun juga “.
Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”
Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan
Nasional Indonesia di tengah dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya”.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah
dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) , Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon, pertama merupakan pihak yang dirugikan berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 4
(empat) bulan dan 1 (satu) minggu bersalah melanggar ketentuan Pasal
303 bis KUHP.

Bahwa pemohon kedua adalah warga keturunan Tionghoa yang secara
jelas terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya
mendapatkan perlindungan hukum secara sama dan sejajar dalam
kedudukannya sebagai warga negara Indonesia termasuk setiap tindakan
atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun seperti
permainan judi atau mengadakan permainan dengan bermain taruhan harus
mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal
32 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945
yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I
ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan telah dirugikan dengan norma yang akan
diujikan yakni Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 303 bis ayat (1), (2)
KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, sehingga terdapat
hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan
dikabulkannya permohonan ini maka kerugian Pemohon tidak akan atau
tidak lagi terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

Sekian artikel ini dibuat, semoga bermanfaat. Terimakasih.