KEBIJAKAN FORMULASI JUDI SLOT GOPAY ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA


Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Merujuk pada perkembangan judi slot gopay online.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengungkapkan “Kemajuan teknologi digunakan oleh orang-orang atau kelompok untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyerang pribadi, masyarakat, dan negara.”Kemajuan teknologi informasi berimplikasi pada praktik perjudian.Perjudian yang dulunya dikemas dalam bentuk permainan yang mempertemukan para pemain secara langsung di arena judi, kini perjudian dilakukan di dunia maya. Menurut Onno W.
Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (online gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Judi online yang sesungguhnya adalah seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka
sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.4 Kasus perjudian online sudah mulai menjadi
perhatian dari penegak hukum. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipid Eksus) mengungkap jaringan internasional pengelola situs judi online. Total transaksi yang sementara terhitung sejak dua tahun beroperasi mencapai Rp 450 miliar.
Mekanisme kerja judi online dilakukan dengan mencari member atau pemain dengan cara menelepon target untuk diajak bergabung di situs iMobet.Setelah pemain registrasi diteruskankepada tersangka yang berperan sebagai admin untuk didata dan dikirimkan kepada trainer yang menurut pengakuan tersangka, server berada di Manila, Filipina untuk diterima sebagai anggota dan akan diberikan IP address. Setelah mendapat IP addres, maka pemain bisa mendeposit dana untuk melakukan taruhan di situs tersebut. Jika menang, maka uangnya langsung ditransfer kerekening pemain oleh trainer. Demikian juga gaji admin dan sales dikirim melalui transfer rekening.
Dalam sehari para tersangka bisa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta, atau dalam sebulan bisa mencapai miliaran rupiah.

Slot Gopay
Kebijakan Formulasi Judi Slot Gopay dan Hukumnya

Dalam perundang-undangan di Indonesia, judi online merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Sebagai tindak pidana yang beroperasi di dunia maya maka tindakan ini dapat melibatkan yurisdiksi di beberapa negara yang berbeda-beda. Pelaku dan korban dapat berada di negara yang berbeda, begitu pula dengan IP addres yang digunakan. Dalam hal ini diperlukan suatu kajian mengenai penerapan
yurisdiksi dalam tindak pidana perjudian online. Penelitian ini juga akan membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online.

Sistem hukum akan selalu berkaitan dengan sistem politik khususnya mengenai
yurisdiksi, oleh karena itu meski secara analitis kedua hal tersebut dapat dipisahkan, hal ini berkaitan dengan diletakkannya peradilan sebagai posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan perumusan kebijakan melalui badan legislatif sebagai inti kekuasaan politik. Penentuan yurisdiksi dalam suatu kejahatan transnasional (kejahatan yang melampaui batas negara)
merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui hukum mana yang digunakan, dapat diterapkan dan dipaksakan terhadap suatu tindak pidana. Pengaturan perjudian online sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Indonesia mengkategorikan perjudian online sebagai salah satu kejahatan di dunia maya (cyber crime).
Menurut Widodo, “cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Perjudian online sendiri merupakan kejahatan tradisional yakni perjudian yang berkonversi menjadi kejahatan di dunia maya karena menggunakan peralatan elektronik dan jaringan internet. Cybercrime memiliki beberapa karakteristik.

Pandangan Johnson dan Post ini ternyata banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum seperti Lawrence Lessig, Christoper Doran, Masaki Hamano termasuk juga Barda Nawawi Arief. Barda Nawawi Arief sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Masaki Hamano bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional atau teritorial memang memiliki keterbatasan, namun tidak berarti di ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum. Cyber space juga merupakan bagian atau perluasan dari lingkungan hidup (life environment) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Asas teritorialitas didasarkan atas kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri. Asas tersebut menentukan bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah bersangkutan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara di willayahnya merupakan kewajiban dalam memelihara ketertiban hukum.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, yurisdiksi terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan berdasarkan asas territorial atau kewilayahan. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Yurisdiksi sebagaimama yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjangkau wilayah hukum yang sangat luas. Dalam hal ini perlu diperhatikan pula prinsip internasional dimana penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila masing-masing negara menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Artinya, penegak hukum di Indonesia baru dapat melakukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dengan negara lain apabila Indonesia dan negara yang diminta tersebut samasama menetapkan perjudian online sebagai tindak pidana.

Demikian Artikel singkat ini dibuat. Terimakasih, semoga bermanfaat.